• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • green color
  • blue color
Zoom & Font
You are here: Beranda arrow Skripsi Ekonomi arrow Perpajakan arrow Kode: S1.PJK.09
Kode: S1.PJK.09 Cetak E-mail
Ditulis Oleh Administrator   
Tuesday, 19 August 2008
JUDUL: ANALISIS PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI MODERN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI PERPAJAKAN UNTUK MENUNJANG PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Jumlah Halaman: 94 halaman + Lampiran Lengkap

Secara khusus tujuan penulisan skripsi yang dilakukan ini dapat diperinci sebagai berikut : Untuk mengetahui apakah sistem administrasi yang modern telah dilaksanakan oleh KPPBB Kota Bekasi dalam pemungutan PBB; Untuk mengetahui apakah permasalahan yang dihadapi oleh KPPBB Kota Bekasi atas penerapan administrasi yang modern di dalam pemungutan PBB; Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh KPPBB Kota Bekasi dalam mengatasi masalah penerapan administrasi modern untuk mewujudkan peningkatan penerimaan atas PBB.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara review dokumen dan wawancara untuk mendapatkan data mengenai penerapan sistem administrasi modern dalam reformasi perpajakan untuk menunjang penerimaan PBB. Wawancara yang dilakukan terhadap 5 orang petugas KPPBB Kota Bekasi.

Kesimpulan: Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi telah menerapkan sistem administrasi modern yang ditunjukkan dengan adanya perubahan baik di dalam KPPBB Kota Bekasi maupun bagi masyarakat Kota Bekasi. Hal tersebut dilihat dengan :
•    Peningkatan kualitas pelayanan dalam pemungutan PBB dan mengedepankan aspek keadilan, yang kesemuanya ditujukan bagi masyarakat.
•    Telah didukung dengan teknologi komputerisasi untuk peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut oleh KPPBB Kota Bekasi. Dengan adanya penggunaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan juga Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi secara berkesinambungan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wialyah Kota Bekasi.

Adanya beberapa hambatan yang terjadi dalam penerapan administrasi perpajakan yang modern yaitu :
•    Kekosongan di beberapa posisi di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi dapat menghambat peningkatan produktivitas kinerja pegawai KPPBB Kota Bekasi.
•    Kurangnya jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi juga dapat menghambat kinerja dari KPPBB Kota Bekasi tidak optimal.
•    Pelaksanaan pemungutan PBB yang masih mengunakan peraturan yang lama dan belum dilakukannya perubahan kembali yang dapat berakibat tidak lagi mengutamakan kepentingan dan keadilan bagi wajib pajak. Salah satu contohnya adalah dalam menetapkan NJOP.
•    Penggunaan sistem komputerisasi yang bila tidak dilakukan peningkatan atau di-upgrade, dapat menghambat kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh seksi-seksi di KPPBB Kota Bekasi terutama dalam mendukung penggunaan SISMIOP dan juga SISTEP yang berbasis komputer.
•    Luas wilayah Kota Bekasi yang sangat luas, dapat menghambat penerimaan PBB karena beban biaya pemungutan yang timbul, bisa melebihi jumlah dari pemungutan PBB. Hal tersebut disebabkan oleh kendala yang dihadapi berupa jauhnya daerah yang dijangkau, tidak adanya fasilitas umum, kurangnya dari tenaga kolektor, sehingga potensi penerimaan PBB dapat menurun.  

Untuk mengatasi permasalahan mengenai pegawai, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi yaitu :
•    Mengadakan perekrutan atau penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada didalam KPPBB Kota Bekasi.
•    Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai dalam rangka peningkatan kualitas pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi.
Masalah penerapan SISMIOP yang didukung dengan sistem penunjang teknologi komputerisasi, dapat dilakukan dengan meng-update sistem penunjang tersebut. Sehingga penggunaan SISMIOP sebagai ujung tombak kegiatan pemungutan PBB dapat berjalan dengan baik.

 
< Sebelumnya   Berikutnya >